Kerjasama:
Wahid Institute | Gerakan Desa Membangun | Yayasan Gedhe Nusantara
Penyelenggaraan pelayanan publik rentan akan praktik diskriminasi, khususnya menimpa pada kelompok difabel, miskin, minoritas, dan marginal. Meski piranti regulasi atas pelayanan publik cukup bagus, lemahnya penegakan hukum acapkali menjadi akar masalahnya. Kondisi itu diperparah dengan minimnya kemampuan aparat dalam melayani warga negara. Praktik diskriminasi dalam pelayanan publik berlangsung di semua tingkatan, baik pusat, daerah, maupun desa.
Sejatinya, prinsip nondiskriminasi—baik terhadap suku, agama, ras, kepercayaan, antar golongan dan gender—telah diadopsi menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan prinsip persamaan perlakuan/tidak diskriminatif menjadi nilai dasar penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 4 huruf g). Hal itu dikuatkan oleh UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah maupun UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Intinya, penyelenggaraan publik harus menghapus diskriminasi suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
The Wahid Institute, Gerakan Desa Membangun (GDM), dan Yayasan Gedhe Nusantara berupaya untuk mendorong dan menerapkan prinsip inklusif dalam kehidupan sehari-hari di desa, termasuk perancangan peraturan desa maupun Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) pelayanan dan program desa. Workshop akan dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Banyumas (Jawa Tengah) dan Majalengka (Jawa Barat). Bila konsep Desa Inklusi mampu diwujudkan, maka desa menjadi lingkungan kehidupan bersama yang mengedepankan semangat keterbukaan, toleran, nondiskriminasi.
Durasi Program
Mei-Agustus 2016
Lokasi Program
1. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
2. Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
Dokumen Program
- Form Assesment Workshop Desa Inklusi dan Pelayanan Publik Nondiskriminasi versi RTF dan PDF
- TOR Workshop Pengembangan Desa Inklusi dan Pelayanan Nondiskriminatif
Laporan Program
Publikasi Media:
